Sekolah

“K

au mau pilih mana, sekolah gratis atau sekolah yang membayar?” pertanyaan ini tiba-tiba saja meluncur dari mulut berkumis seorang ayah. Lelaki itu sudah kesal pada anaknya. Berulang kali membahas soal sekolah, sang anak selalu mempertimbangkan karena ada teman di sana. Sementara, sang ayah selalu mempertimbangkan keunggulan sebuah sekolah.

Keduanya saling memegang kuat prinsipnya masing-masing. Entah, siapa yang paling benar di antara keduanya. Alasan masing-masing sama benarnya.

”Memang, apa beda sekolah gratis dengan sekolah membayar, yah?” pertanyaan sang anak menjawab pertanyaan ayahnya.

”Kau pikir sekolah gratis itu lebih baik dari sekolah membayar? Ini logika yang aneh. Sekolah gratis, tentu saja, buat orang-orang yang tidak mampu secara finansial. Ini bukan persoalan ayah ingin menunjukkan bahwa ayah memang kaya. Bukan. Semata-mata, ayah ingin memberikan pendidikan yang layak buatmu. Sekolah gratis adalah sekolah standar. Bukan sekolah yang mempunyai kelebihan. Jadi, jangan menuntut yang aneh-aneh terhadap sekolah yang sudah tidak membayar itu. Dan ayahmu, ingin kau mendapatkan hal yang lebih dari kebanyakan orang,” jelas sang ayah.

”Satu hal lagi yang ingin ayah katakan padamu, kita ini punya kecenderungan bergantung pada orang lain. Kenapa banyak orang ingin masuk sekolah negeri? Kenapa banyak orang ingin masuk menjadi pegawai negeri? Kenapa banyak orang menuntut pemerintah? Kenapa kita tidak pernah merasa merdeka? Jawabannya cuma satu, ketergantungan pada orang lain. Dan di sini, ayah tidak ingin anak ayah seperti layang-layang. Anak yang tidak bisa naik jika tidak ada yang mengekang. Untuk itu, ayah ingin kau mandiri, sehingga saat kau naik di permukaan yang tinggi, kau kokoh berdiri. Sekali lagi, ayah bertanya kepadamu, apakah kau ingin masuk sekolah gratis atau sekolah yang membayar?”

”Ayah ini aneh. Betul-betul aneh. Ayah benar-benar egois,” gerutu sang anak.

”Ayo, renungkan lagi apa yang ayah katakan kepadamu. Justru, ayah ingin menunjukkan sebuah keadilan. Kalau ayahmu yang kaya ini memasukkan kamu ke sekolah gratis, apa ini adil? Sementara, anak-anak orang miskin tidak mampu melanjutkan sekolah, gara-gara jatah bangkunya sudah habis kita rampas. Justru ini yang perlu diluruskan.

Biarkan anak-anak negeri ini berkompetitif secara adil. Kita beri fasilitas yang cukup bagi orang yang tidak mampu meraihnya. Bukan sebaliknya, orang yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, kita beri fasilitas lebih banyak. Akibatnya, fasilitas yang telah diberikan jadi sia-sia.

Coba bayangkan, kalau tidak ada orang seperti ayahmu ini, apa jadinya bangsa ini. Hewan berebut mangsa saja berkompetitif seimbang. Padahal, mereka tidak punya aturan, tidak punya pikiran, tidak punya hati nurani, dan sebagainya. Mereka berebut dengan segala alat yang sudah menempel pada dirinya. Mereka tidak mengambil sebuah alat pun dari luar tubuhnya, apalagi kekayaan, bukan? Itu pendapat ayah. Terserah pendapatmu. Akan tetapi, kalau kau masuk ke sekolah gratis, jangan tuntut ayahmu, sekolahmu, atau siapapun, kecuali dirimu sendiri untuk mendapatkan fasilitas lebih. Kenapa begitu? Karena kau memutuskan sebagai orang miskin,” keputusan sang ayah akhirnya pecah juga. Sang ayah menyerahkan keputusannya kepada anaknya, dengan catatan-catatan.

Pernahkah kita mendengar kisah ini? Kalau pernah, mungkin di negeri mimpi. Hampir seluruh negeri ini menuntut adanya sekolah gratis, entah dia kaya atau miskin. Bahkan, salah satu peraturan daerah di sebuah kota mengatur seluruh sekolah harus tidak membayar, baik negeri maupun swasta.

Memang, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “Negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Lalu, muncullah gerakan pendidikan gratis. Saking semangatnya, semua sekolah, baik negeri maupun swasta, diwajibkan untuk gratis.

Masyarakat pun menyambut gembira gerakan ini. Pemerintah daerah, sebagai salah bagian dari negara, menyalurkan anggaran buat sekolah-sekolah di daerah tersebut. Ternyata, jumlah sekolah yang ada di daerah tersebut memang banyak. Apalagi sekolah swasta. Berhubung sekolah swasta, subsidi anggarannya pun tidak terlalu banyak. Karena, prioritas utamanya adalah sekolah negeri.

Problem lain yang muncul di masyarakat, terutama, di kawasan masyarakat agamis, masyarakat lebih suka menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta, karena pendidikan agamanya lebih banyak. Ada yang bilang, sekolah negeri terlalu banyak mengajarkan pendidikan umum, pelajaran agamanya ketinggalan. Sedangkan, di sekolah swasta, materi pendidikan agama dan umum diberikan secara seimbang. Sementara, materi pendidikan agama di sekolah negeri tidak ditingkatkan. Dengan demikian, beban yang diemban sekolah swasta menumpuk lebih banyak di kawasan tersebut.

Setelah beberapa saat berjalan, sekolah swasta gratis di kawasan kelompok masyarakat religius tersebut terancam tutup. Lho, kenapa? Biaya tinggi dan pemasukan rendah. Kalau sekolah kembali mengatur pembayaran, melanggar perda.